Menjadi Penguasa Belum Tentu Memimpin

Kamis, 19 November 2009 | 03:21 WIB



Dari pengalaman berpartai sejak gemuruh reformasi 1998, Anis Matta berpendapat, memimpin bangsa jauh lebih berat dari sekadar memenangi pemilihan umum. Ketika kemenangan tidak disertai kapasitas memimpin, distribusi kekuasaan politik harus dilakukan sehingga ide besar untuk kesejahteraan rakyat tak dapat diwujudkan.

Anis Matta, yang turut membidani kelahiran Partai Keadilan, kini bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memandang gerakan dakwah perlu menjadi perjuangan yang melembaga dalam struktur politik karena inti dari gerakan itu adalah penyadaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Ia meyakini bahwa partai politik yang mengandalkan figur untuk memimpin akan habis di tengah jalan. Sosok figur cepat atau lambat akan berakhir, sementara ide terus berkembang. Partai politik hanya akan bertahan dengan ide dan organisasi yang tangguh.

Meski begitu, sejak era Orde Lama, negeri ini sudah menghabiskan banyak energi untuk konflik ideologi yang disebut Anis tidak relevan bagi pertumbuhan bangsa semajemuk Indonesia. Konflik aliran yang dilabeli sebagai kelompok Islam dan nasionalis, misalnya.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Anis Matta, beberapa waktu lalu:

PKS dipandang membawa politik beridentitas Islam. Seberapa aliran politik ini mengakomodasi pluralisme?

Kita ini bangsa yang majemuk, lahir dari beragam identitas lokal, dibentuk oleh satu identitas besar sebagai bangsa. Penting bagi setiap kelompok politik untuk mempunyai basis ideologi. Itu adalah referensi pembelajaran untuk merumuskan masa depan. Kita bisa punya banyak referensi dan Islam adalah salah satunya.

Tidak ada satu bangsa yang diwarnai hanya oleh satu ideologi, pasti selalu beragam, apalagi bangsa sebesar kita.

Adalah kesalahan besar untuk mengeliminasi identitas kelompok. Namun, kesalahan juga bagi kelompok jika tidak bisa mengintegrasikan ideologinya dalam kehidupan berbangsa. Dibutuhkan proses integrasi karena selama ini kita kerap hidup dalam dikotomi. Saya tidak perlu memisahkan identitas saya sebagai Muslim dan orang Indonesia karena itu bukan dua hal yang bertentangan.

Sekarang ini kita justru perlu lebih banyak lagi sumber pembelajaran untuk mengisi kevakuman pemikiran dari mana pun datangnya, termasuk dari Barat dan Islam.

Pluralisme adalah fakta yang membentuk watak keindonesiaan kita. Tidak ada satu agama yang datang ke Indonesia bisa menghilangkan pluralisme tadi. Kita ini bangsa yang luar biasa elastis dan begitu terbuka.

Ketika membawa Islam dalam perpolitikan, kami juga datang dengan kesadaran pluralisme seperti itu. Tetapi, pluralisme bukan berarti kita tidak mempunyai identitas.

Bagaimana Anda memandang penerapan syariat Islam dalam hukum formal di Indonesia?

Ketika merumuskan suatu regulasi, misalnya di DPR, kita perlu memakai banyak referensi. Kita mempelajari hukum dari Barat, dari Timur, syariat Islam juga salah satunya.

Banyak orang keliru memandang soal ini. Syariat Islam itu amat luas dan bagian hukum pidana dalam syariat Islam sebenarnya hanya sedikit. Hukum pidana dalam Islam itu membutuhkan terms and conditions (persyaratan) untuk diterapkan. Misalnya, hukum potong tangan hanya bisa diterapkan bila pada umumnya masyarakat sudah sejahtera.

Contoh lain, hukum rajam untuk perzinaan. Rajam adalah sanksi, tetapi untuk sampai pada sanksi, proses pembuktiannya terlalu rumit. Misalnya, diperlukan empat orang yang menyaksikan seseorang berzina dan menyaksikan dengan amat jelas. Seseorang bisa disaksikan oleh empat orang berzina sejelas itu mungkin ketika memproduksi film porno, live show, atau membuat pesta seks. Artinya tidak sekadar berzina, tetapi mempertontonkan perzinaan.

Saya melihat salah pandang seperti itu tidak terjadi pada syariat Islam, tetapi juga banyak sumber hukum yang lain. Proses pembuatan hukum di Indonesia sering tidak matang karena referensinya tidak betul-betul dipahami dengan baik.

Sebagai Wakil Ketua DPR, apa yang akan Anda lakukan menyikapi itu?

Dalam periode saya sekarang, misi saya pribadi di pimpinan DPR adalah memperkuat infrastruktur legislasi. Pekerjaan politisi seharusnya berbasis intelektual karena yang kita buat adalah aturan bagi semua orang. DPR itu, menurut saya, adalah akal kolektif bangsa Indonesia.

DPR harus mempunyai basis riset akademis yang kuat dalam pembuatan regulasi. Saya sudah mengusulkan di pimpinan DPR agar kita segera membangun perpustakaan besar sejenis dengan perpustakaan kongres di AS, yang merupakan perpustakaan terbesar di AS. Basis riset perlu menjadi tulang punggung pembuatan regulasi. Metode dengar pendapat dan studi banding yang dipakai selama ini hanya jadi sentuhan akhir saja.

Tetapi, makin mudah sekarang menjadi anggota DPR?

Sistem politik memungkinkan untuk itu. Media sosialisasi pun jauh lebih luas, tetapi fenomena ini tidak akan bertahan lama. Tidak semua yang masuk ke politik akan bertahan sebagai politisi, Menurut saya, yang akan bertahan di dunia politik ini adalah mereka yang punya niat baik dan kompetensi untuk memberi. Mereka yang mencari hidup di dunia politik tidak akan bertahan.

Bagaimana Anda melihat perpolitikan di Indonesia sekarang?

Perkembangan politik kita sekarang sangat menjanjikan. Kita adalah bangsa besar yang diberi kesempatan berkompetisi secara sehat oleh sistem politik kita, mulai dari struktur tertinggi hingga tingkat desa, terjadi suatu seleksi kepemimpinan secara sistemik. Cepat atau lambat, sistem ini akan memilih putra-putra terbaik dari bangsa kita ini untuk memimpin. Yang paling diuntungkan oleh sistem ini adalah mereka yang berumur 10-15 tahun pada awal reformasi. Mereka hidup dalam era kompetisi dan menyiapkan diri lebih baik untuk memimpin. Sekarang masih banyak karut-marut, tetapi sistem ini akan memproduksi output yang jauh lebih baik di kemudian hari, bukan sekarang.

Bagaimana Anda melihat kepemimpinan nasional pada 2014 dan setelahnya?

Saya melihat PKS punya dua masalah, soal kapasitas untuk memimpin di tataran strategis dan kapasitas untuk menang di tataran taktis. Menurut saya, memenangi pemilu itu pekerjaan yang tidak terlalu sulit, memimpin lebih sulit. Kita belajar dari kepemimpinan di era Reformasi selama 10 tahun terakhir ini. Bagaimana parpol muncul mendadak, menjadi besar, lalu turun terus. Bagaimana seorang pemimpin atau figur naik, kemudian turun dan lenyap seketika.

Misalkan Anda seorang presiden, kalau Anda tidak datang dengan sebuah tim yang besar, pekerjaan pertama yang harus Anda lakukan adalah distribusi politik, membagi-bagikan kekuasaan itu pada orang lain, Tim yang Anda bentuk pada saat memimpin itu adalah tim yang dicomot dari sana-sini. Tak akan ada satu ide besar yang bisa direalisasikan dengan cara itu.

Karena itu, saya berpikir bahwa ini bukan sekadar persoalan figur, kita perlu bicara tentang ide-ide besar dan kapasitas besar untuk memimpin. Tidak semua yang menang itu akhirnya berkuasa dan tidak semua yang berkuasa pada akhirnya memimpin. Saya malah khawatir negeri kita ini sebenarnya dipimpin oleh the ghost leaders (para pemimpin bayangan).

Dulu penguasa adalah sekaligus pemimpin. Soekarno berkuasa dan benar-benar memimpin, tidak ada ghost leaders di zamannya, Soeharto berkuasa dan benar-benar memimpin. Sekarang ini yang ada adalah the ghost leaders. Mereka itulah pemimpin sebenarnya, cuma kita tidak tahu siapa.

Saya kira bukan keharusan PKS mengajukan calon pemimpin sendiri pada 2014. Lebih penting mempertahankan posisi yang kokoh dalam arus besar politik sambil memberi bukti bahwa kami punya kapasitas dengan kinerja yang baik.

***

ANIS MATTA

• Lahir: Bone, Sulawesi Selatan, 7 Desember 1968

• Jabatan: Wakil Ketua DPR (2009-2014)

• Pendidikan:
• Sarjana Strata 1 bidang Syariat Islam dari LIPIA (1992)
• KSA IX Lemhannas (2001)

• Karier:
• Direktur Pusat Studi Islam Al-Manar

• Presiden Komisaris PT Manara Inti Tijara
• Komisaris PT Indo Media Green Pages
• Dosen Agama Islam Fakultas Ekonomi UI, Program Extention (1996 -1998)
• Anggota DPR 2004-2009• Anggota DPR 2009-2014
• Kegiatan Lain:

• Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
• Anggota Majelis Hikmah PP Muhammadiyah (2000-2005)
• Anggota Ikatan Alumni Lemhannas (2001-2006)
• Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (2003-2010) [Kompas, 19/11/2009]
Oleh: Nur Hidayati